Pekerja seks menghadapi tingkat diskriminasi dan stigmatisasi yang tinggi, serta menghadapi hambatan yang signifikan dalam melapor baik kepada kepolisian maupun lembaga hak asasi manusia. Meskipun diskriminasi terhadap orang-orang transgender dan yang memiliki identitas gender beragam secara teoritis dilarang oleh Pemerintah Persemakmuran serta di setiap negara bagian dan wilayah, kurangnya mekanisme pengaduan anonim dan/atau yang mewakili kepentingan mereka (di mana beberapa proses pengaduan mengharuskan pelapor menggunakan nama yang tidak diinginkan atau ‘nama lama’, yang kemudian diungkapkan kepada pihak yang diadukan) menciptakan hambatan dalam proses pelaporan.