“Industri seks di Victoria tunduk pada sistem perizinan dan pendaftaran yang ketat, yang diatur oleh Undang-Undang Pekerjaan Seks 1994 (Vic), Peraturan Pekerjaan Seks 2016 (Vic), dan Undang-Undang Kesehatan Masyarakat dan Kesejahteraan 2008 (Vic). Selain itu, terdapat sejumlah undang-undang dan kebijakan lain di tingkat federal dan negara bagian yang harus dipatuhi oleh industri seks, yang mencakup:

• kesehatan dan keselamatan kerja.
• ketenagakerjaan.
• diskriminasi dan pelecehan.

Sistem perizinan dan pendaftaran di Victoria telah menciptakan industri seks berjenjang dua, di mana hanya sebagian kecil pelaku industri yang mampu memenuhi persyaratan kepatuhan yang memberatkan, sementara mayoritas pelaku industri terpaksa beroperasi di luar kerangka hukum. Perizinan dan pendaftaran mengancam keselamatan pekerja seks, membatasi pilihan pekerja seks atas lingkungan kerja kami, serta memperparah ketimpangan kekuasaan antara pekerja seks dengan pemilik dan pengelola industri seks. Sistem ini juga mahal untuk ditegakkan, secara khusus disebut sebagai hambatan bagi kesehatan pekerja seks, dan melanggar hak asasi kami. Selain itu, ketika polisi ditempatkan sebagai pengawas dan penegak peraturan industri seks, pekerja seks menjadi enggan mengakses keadilan karena menggunakan layanan polisi dapat mengakibatkan pengawasan atau penutupan usaha, denda, dan bahkan deportasi.”