Sumber informasi ini berisi informasi bagi pekerja seks mengenai undang-undang yang mengatur pekerjaan seks di New South Wales (NSW). Halaman ini dan tautan-tautan terkait hanya dimaksudkan sebagai sumber informasi, dan tidak boleh dianggap sebagai panduan hukum yang definitif.

Undang-undang tentang pekerjaan seks berbeda-beda di setiap negara bagian dan wilayah. Artinya, kegiatan pekerjaan seks yang sah di satu negara bagian mungkin tidak sah di negara bagian lain. Undang-undang tentang pekerjaan seks bisa membingungkan dan sulit dipahami, serta dapat membahayakan keselamatan kita.

Sebagian besar undang-undang tentang pekerjaan seks di Australia berkaitan dengan layanan seksual tatap muka, sehingga sumber informasi ini berfokus pada jenis pekerjaan seks tersebut.

Jika Anda telah dituduh melakukan tindak pidana, dikenai denda, atau menerima surat peringatan resmi saat melakukan pekerjaan seks, atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai undang-undang yang mengatur pekerjaan seks, silakan hubungi SWOP NSW.

Organisasi sesama pekerja seks di New South Wales

Organisasi pekerja seks yang dikelola sesama pekerja seks di New South Wales adalah Sex Workers Outreach Project (SWOP) NSW. SWOP NSW bermarkas di wilayah Gadigal di Sydney, dan menyediakan pendidikan serta dukungan sesama pekerja seks, konseling, rujukan, perlengkapan seks aman, peralatan suntik, dan layanan lainnya. Anda dapat mengunjungi kantor SWOP NSW, atau bertemu dengan pekerja sesama di kegiatan penjangkauan di Sydney serta di berbagai daerah pedesaan dan regional di NSW.

Dekriminalisasi di NSW

Pekerjaan seks di NSW sebagian besar diatur melalui:

• Undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan (yang dikelola oleh dewan daerah)
• Undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja
• Hukum kesehatan masyarakat.

Masih ada undang-undang dan pembatasan yang perlu diperhatikan oleh pekerja seks:

1. Pekerjaan seks di jalanan dibatasi hanya di wilayah-wilayah tertentu
2. Tempat usaha jasa seks (lokasi penyedia jasa seks dan biro pendamping) tunduk pada undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, undang-undang kesehatan masyarakat, serta peraturan dewan daerah. Ada sejumlah kecil undang-undang pidana yang berkaitan dengan tempat usaha jasa seks, namun undang-undang tersebut jarang ditegakkan.
3. Memang ada undang-undang yang membatasi iklan pekerjaan seks, tetapi undang-undang tersebut jarang ditegakkan.
4. Dewan daerah dapat menetapkan peraturan tata ruang yang:

• melarang usaha jasa seks atau membatasinya hanya di wilayah-wilayah tertentu
• menetapkan persyaratan persetujuan yang ketat sehingga menyulitkan usaha jasa seks untuk mematuhi persyaratan tata ruang
• melarang pekerja seks mandiri (swasta) untuk beroperasi, atau membatasi mereka hanya di wilayah-wilayah tertentu.
• Usaha jasa seks dan pekerja seks mandiri (swasta) mungkin juga menghadapi pembatasan dan diskriminasi dari pemilik properti dan organisasi pengelola gedung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian ‘Anti-Diskriminasi’.

Peraturan perundang-undangan yang relevan
Undang-Undang Pelanggaran Ringan Tahun 1988
Undang-Undang Kesehatan Masyarakat Tahun 2010
Undang-Undang Kejahatan Tahun 1900